Rabu, 24 November 2010

Soal CPNS 2010 Lengkap

Dapatkan soal-soal CPNS lengkap dan kunci jawabannnya. KLIK DISINI

Selanjutnya..

Jumat, 23 Oktober 2009

Soal Ujian Test CPNS 2009. Mau ?

Anda mencari soal ujian test CPNS 2009-2010 ? Atau mau bocoran soal formasi dan trik memenangkan Test CPNS 2009-2010 ?klik disini


Selanjutnya..

Minggu, 29 Maret 2009

Senin, 23 Februari 2009

Selanjutnya..

Senin, 05 Januari 2009

BURUH PT TRD TOLAK PHK SEPIHAK

Medan,SENIN-Puluhan massa yang mengaku buruh PT Tjipta Rimba Djaya (TRD) Medan menolak PHK sepihak di perusahaan pengolah kayu itu.

"Kami menolak PHK sepihak dan pemaksaan pengunduran diri terhadap karyawan PT TRD," ujar koordinator aksi, Aziz, dalam orasinya ketika berunjukrasa di halaman gedung DPRDSU, Senin (5/1).

Buruh juga menuding Peraturan Bersama (PB) Empat Menteri sebagai penyebab terjadinya PHK secara sepihak dan pemaksaan pengunduran diri di perusahaan yang memproduksi kayu lapis itu.

PB Empat Menteri dinilai lebih berpihak kepada para pemilik modal. Karenanya mereka juga meminta PB Empat Menteri dicabut, sebab substansi dari kebijakan itu hanya mengorbakan kepentingan buruh dan rakyat.

Menurut buruh, saat ini nasib buruh semakin memprihatinkan karena kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak berpihak kepada kaum buruh.

"Munculnya PB Empat Menteri mempertegas eksistensi pengusaha yang bisa seenaknya memecat buruh dengan berbagai dalih," katanya.

Dampak lahirnya PB Empat Menteri terlihat dengan jelas melalui PHK massal yang telah banyak terjadi di perusahaan-perusahaan di kota-kota besar di Indonesia.

"Hal yang sama juga dialami buruh PT TRD. Buruh banyak yang disuruh dan dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan," kata Aziz.

Dalam pernyataan sikapnya buruh menolak campur tangan pihak asing asal Korea di perusahan itu. Mereka juga menolak upah 50 persen bagi karyawan PT TRD yang dirumahkan.Mendesak penghapusan sistem outsourching. (ms)

Selanjutnya..

DPRDSU AKAN EVALUASI DAERAH PEMEKARAN

Medan, SENIN-Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sumatera Utara tahun ini mengagendakan proses evaluasi terhadap daerah-daerah pemekaran di daerah itu.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Edison Sianturi, di gedung dewan, Senin (5/1), menyebutkan pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus) yang akan mengevaluasi daerah-daerah pemekaran tersebut.

"Pansus secara khusus akan mengevaluasi apakah kriteria-kriteria yang dulu dijadikan alasan pemekaran dapat terpenuhi atau tidak. Dari situ kita akan menentukan rekomendasi yang akan kita berikan," jelasnya.

Menurut anggota dewan dari Partai Patriot Pancasila itu, sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2008 mengatur daerah-daerah yang sudah dimekarkan dapat digabungkan kembali ke daerah induk jika dinilai gagal mencapai tujuan pemekaran.

"Tujuan utama pemekaran adalah untuk mendekatkan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika tujuan itu gagal diwujudkan, daerah pemekaran bisa saja kembali digabung dengan daerah induk," katanya menambahkan.

Pansus yang akan dibentuk Komisi A DPRD Sumut itu sendiri, menurut anggota dewan daerah pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat itu, akan berupaya menyelesaikan tugasnya sebelum berakhirnya masa bhakti periode 2004-2009.

"Evaluasi ini akan menjadi salah satu agenda Komisi A.Kita menargetkan sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebelum masa bhakti kita berakhir, apakah sebuah daerah pemekaran patut dipertahankan atau justru layak kembali digabungkan dengan daerah induk," katanya.

Terkait terus bermunculannya wacana pemekaran daerah di Sumut, baik pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota, menurut Edison Sianturi hal itu sah-sah saja sepanjang benar-benar ditujukan untuk mendekatkan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat.

Namun demikian, ia berharap Gubernur Sumut H. Syamsul Arifin dapat melihat wacana itu dengan bijak, terutama dengan memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh kabupaten/kota yang ada di daerah itu.

"Sebagai 'gubernur sahabat semua suku' tentunya Syamsul Arifin akan bisa menyatukan masyarakat Sumut yang terdiri atas beragam etnis, suku dan agama. Wacana pemekaran yang terus berkembang harus dijadikan cambuk untuk memberikan perhatian yang sama terhadap semua daerah," katanya. (ms)

Selanjutnya..

Warga Karya Wisata Medan Butuh Air Bersih

Medan,SENIN-Warga jalan Karya Wisata Gg Karya Bersama Medan Johor belum menikmati air bersih dari PDAM Tirtanadi. Demikian diungkapkan salah seorang warga Gang Karya Bersama, Tenang Sinulingga, kepada wartawan, Senin (5/1) di Medan

Tenang Sinulingga mengungkapkan, warga Gang Karya Bersama sangat kecewa terhadap pemerintah daerah yang tidak mengerti dan menyikapi kebutuhan warganya akan air bersih. Padahal lingkungan warga gang Karya Bersama dikelilingi kawasan perumahan elit di Medan Johor.

”Kami kecewa, seolah-olah warga di Karya Bersama tidak dihitung, terbukti dari permohonan kami mendapatkan air bersih ke PDAM Tirtanadi diajukan lebih dahulu, ketimbang perumahan yang ada disekeliling Gang Karya Bersama, tapi perumahan elit itu lebih dahulu menikmati, sedangkan kami sampai sekarang belum juga dikasi,” ujarnya.

Tenang mengakui, pihak PDAM Tirtanadi sudah pernah melakukan survei ke lokasi sesuai permohonan warga, tapi tiba-tiba sampai hari ini tidak juga terlaksana dan warga tidak tahu alasan mereka, bahkan persoalan ini juga sudah pernah disampaikan kepada salah seorang anggota DPRD Sumut yang ruamhanya berada di kawasan perumahan elit tersebut.

”Kalau memasang pipa dari ujung Gg dianggap terlalu panjang dan memakan biaya besar, harusnya bisa ditarik pipa dari kawasan perumahan elit yang jaraknya lebih dekat dan solusinya bisa dibicarakan dengan warga. Kami cukup menderita dengan tidak adanya air bersih, karena air bor yang dilakukan warga tidak layak minum, kuning dan berkarat,” ujarnya seraya minta pemerintah tidak melihat warga Gang Karya Bersama sebelah mata.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi C DPRD Sumut Rafriandi Nasution SE terkejut ternyata masih ada warga yang berada di tengah kawasan ’elit’ belum menikmati air bersih. Padahal PADM Tirtanadi itu merupakan perusahaan air minum milik daerah yang menggunakan uang rakyat, tapi masih ada rakyat yang belum menimkatinya.

”Kita sesalkan, ditengah kawasan elit dan gemerlapan, ternyata masih ada warga belum menikmati air bersih,” ujar Rafriandi seraya minta Gubsu harus segera menyahuti persoalan warga yang belum menikmati air bersih dan mengingatkan PDAM Tirtanadi jangan ada perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat Sumut untuk menikmati air bersih.

Terkait hal ini, tambah Rafriandi, Komisi C DPRD Sumut harus segera memanggil PDAM Tirtanadi guna meminta pernjelasan kenapa sampai sakarang masih ada warga tidak menikmati air bersih.(ms)

Selanjutnya..